Rabu, 28 Januari 2026, Pemerintah Desa Adiarsa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 sekaligus Musyawarah Desa Khusus penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Kegiatan dilaksanakan di balai desa dan dihadiri oleh Camat Kertanegara Bapak Junus Wahidiyantoro, S.IP, perangkat desa, BPD, Ketua RT, PKK, serta tokoh masyarakat.
Musyawarah ini menjadi forum bersama untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa secara terbuka kepada masyarakat.
Realisasi APBDes 2025
Pada tahun anggaran 2025, total APBDes Adiarsa sebesar Rp1.721.750.109.
Dari jumlah tersebut, terealisasi Rp1.517.293.022, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar sekitar Rp110 jutaan.
Besaran SiLPA tersebut antara lain disebabkan oleh:
-
koreksi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp53.000.000, serta
-
sisa efisiensi dari beberapa kegiatan Dana Desa.
Penyampaian angka-angka ini merupakan bentuk komitmen pemerintah desa dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.
Penetapan BLT Dana Desa
Dalam musyawarah khusus, disepakati sebanyak 11 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak menerima BLT Dana Desa sebesar Rp300.000 per bulan selama 12 bulan.
BLT Dana Desa diharapkan menjadi jaring pengaman sosial bagi warga yang masuk kategori rentan, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar serta menjaga daya tahan ekonomi keluarga.
Penetapan dilakukan melalui musyawarah agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih
Selain agenda keuangan dan sosial, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi dari pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi wadah penguatan ekonomi kolektif masyarakat desa.
Melalui koperasi, warga didorong untuk:
-
menabung dan berusaha bersama,
-
mengembangkan usaha produktif,
-
serta membangun kemandirian ekonomi desa secara bertahap.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya desa untuk tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam desa sendiri.
Musyawarah sebagai Ruang Kebersamaan
Kehadiran camat, perangkat desa, BPD, RT, PKK, dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama. Musyawarah desa bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan ruang partisipasi untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada warga.
Dengan transparansi anggaran, perlindungan sosial bagi yang membutuhkan, serta penguatan ekonomi melalui koperasi, Desa Adiarsa terus berupaya melangkah menuju desa yang mandiri, tangguh, dan sejahtera.