Mengukur Keberhasilan Kinerja: dari Laporan ke Dampak Nyata

Leiden is lijden. Memimpin adalah menderita. Kalimat singkat berbahasa Belanda yang dikaitkan dengan KH Agus Salim ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bukan soal kenyamanan, melainkan kesediaan memikul beban demi orang lain.

Pesan ini dekat dengan keseharian kita. Seindah apa pun tujuan yang kita rumuskan, hasilnya tetap ditentukan oleh kualitas orang yang menjalankannya. Apalagi jika dikaitkan dengan desa yang tidak bisa berjalan sendirian: arah pembangunannya banyak dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, kita membutuhkan pemimpin yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan arah, yaitu tetap setia pada visi dan misi yang telah disepakati bersama warga.

Untuk memahami cara masyarakat memandang jabatan, ada baiknya kita menengok ke belakang. Antropolog Clifford Geertz memperkenalkan istilah priyayi, yaitu kelompok elite administrasi dalam masyarakat Jawa. Dalam pandangan tradisional itu, jabatan cenderung dipandang sebagai kehormatan dan simbol kekuasaan yang melekat pada keturunan atau kedudukan, bukan semata-mata amanah untuk melayani.

Cara pandang ini berkaitan dengan gagasan power distance atau jarak kekuasaan, yaitu sejauh mana ketimpangan kekuasaan antara atasan dan bawahan dianggap wajar oleh masyarakat. Istilah ini dipopulerkan oleh peneliti budaya Geert Hofstede. Di tempat yang jarak kekuasaannya besar, warga cenderung segan bertanya, mengkritik, atau menilai kinerja pemimpinnya. Padahal, kinerja kita hanya bisa diukur dengan jujur jika warga merasa berhak menilai.

Ibnu Khaldun, cendekiawan abad ke-14, menulis dalam kitab Muqaddimah tentang pola jatuh bangunnya sebuah negara. Menurutnya, pemerintahan biasanya dimulai oleh generasi pembangun: mereka bekerja keras, hidup prihatin, dan kuat rasa kebersamaannya. Seiring waktu, generasi berikutnya mulai menikmati hasil yang tidak mereka perjuangkan sendiri. Bergeserlah ia menjadi generasi penikmat, ketika birokrasi (sistem kerja dan aparat yang menjalankan pemerintahan) terjebak pada gaya hidup mewah dan zona nyaman.

Bahaya terbesar sebuah organisasi, termasuk yang kita jalani, sering kali bukan datang dari luar, melainkan dari rasa nyaman di dalam. Dan ketika kenyamanan mulai menggeser kerja keras, laporan tetap harus terlihat baik. Di titik inilah pengukuran menjadi penting sekaligus berbahaya.

Ketika Ukuran Berubah Menjadi Tujuan

Ekonom Charles Goodhart merumuskan gagasan yang kini dikenal sebagai Hukum Goodhart: ketika suatu ukuran dijadikan target, ia berhenti menjadi ukuran yang baik.

Bayangkan indikator, yaitu penanda yang bisa dilihat atau dihitung untuk menunjukkan sesuatu berhasil atau belum. Indikator dibuat untuk membantu kita menilai hal yang lebih penting di baliknya. Tetapi bila indikator itu sendiri yang dikejar, orang akan mencari cara tercepat untuk memenuhinya, meskipun tujuan sebenarnya terlupakan.

Godaan ini sangat dekat dengan kita, terutama pada laporan administratif dan penyerapan anggaran. Dana yang terserap seratus persen terlihat seperti keberhasilan. Padahal yang lebih penting adalah pertanyaan sesudahnya: apakah belanja itu benar-benar membuat hidup warga kita menjadi lebih baik? Laporan yang rapi tidak selalu berarti dampak yang nyata.

Selandia Baru sering dijadikan contoh dalam pembenahan birokrasi. Pada akhir 1980-an, negara ini merombak cara kerja sektor publiknya melalui State Sector Act 1988 dan Public Finance Act 1989. Para pengkaji menilai sistem baru itu menjadi dasar yang sehat untuk mengelola sumber daya secara efisien.

Namun sistem tersebut dibangun terutama di atas output, yaitu keluaran atau hasil kerja yang bisa langsung dihitung, seperti jumlah layanan yang diberikan. Seiring waktu, muncul kesadaran bahwa angka keluaran saja belum cukup. Masyarakat menuntut hasil yang lebih baik, bukan sekadar output. Perhatian pun bergeser ke outcome, yaitu dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Pelajarannya bagi kita: instansi yang sangat tertib mengejar keluaran pun tetap bisa meleset dari tujuan sebenarnya. Mengukur dampak jauh lebih sulit daripada menghitung kegiatan, tetapi di situlah letak nilai kerja kita.

Persoalan serupa dikenal pula di negeri sendiri. Belanja negara selama ini cenderung memuncak di triwulan keempat. Pada April 2026, Wakil Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pola belanja kini diubah agar lebih merata di setiap triwulan, karena sebelumnya triwulan IV menjadi yang tertinggi.

Para pengkaji melihat pola ini bukan sekadar soal waktu. Seorang pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menulis bahwa penumpukan penyerapan di triwulan akhir mengindikasikan adanya persoalan, termasuk potensi menurunnya kualitas keluaran dan dampak belanja. Penelitian di tingkat kabupaten juga menemukan penumpukan di triwulan IV, dengan faktor yang diteliti antara lain perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia, dan koordinasi.

Arah kebijakan terbaru menekankan hal yang sama. Menjelang triwulan IV 2026, Direktur Jenderal Anggaran menyatakan bahwa pengelolaan belanja dipertajam agar berfokus pada pencapaian keluaran dan hasil yang direncanakan.

Di sinilah Hukum Goodhart terasa dekat. Angka serapan yang tinggi di akhir tahun mudah dilaporkan dan tampak rapi. Tetapi pertanyaan yang lebih penting tetap menunggu: apakah program dirancang dengan jelas sejak awal, dan apakah uang yang dibelanjakan benar-benar membawa perubahan bagi warga kita? Ketika indikatornya yang diutamakan, tujuan sering tertinggal di belakang.

Ada tiga pertanyaan yang bisa diajukan pada setiap kegiatan yang dijalankan:

1. Masalah apa yang hendak diselesaikan? Kegiatan yang baik lahir dari kebutuhan nyata, bukan dari kebutuhan menghabiskan anggaran.
2. Siapa yang merasakan manfaatnya? Jika warga tidak merasakannya, patut dipertanyakan apakah kegiatan itu sudah berhasil.
3. Bagaimana kita tahu ada yang berubah? Di sinilah indikator dampak berperan, yaitu penanda sederhana yang menunjukkan perubahan nyata dalam kehidupan warga.

Leiden is lijden. Penderitaan seorang pemimpin menjadi bermakna ketika membuahkan perubahan nyata bagi orang banyak. Keberhasilan desa kita tidak ditentukan oleh angka semata, melainkan oleh seberapa besar warga merasa hidup mereka menjadi lebih baik karena kepemimpinan yang bekerja untuk mereka.