.webp)
Purbalingga, 10 November 2026 – Dalam upaya meningkatkan kapasitas perangkat desa dan mempersiapkan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, Pemerintah Desa Adiarsa mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai Pilar Smart Village yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga pada 9–10 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut bertempat di Ruang Ardilawet, Gedung B, Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan diikuti oleh perwakilan dari 30 desa di Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kemampuan perangkat desa dalam mengelola arsip dan dokumentasi produk hukum, baik secara konvensional maupun digital.
Acara dipandu oleh Ibu Diani dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga, dengan menghadirkan tiga narasumber, yaitu Haerudin dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Umar Hasan selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, serta Solihun selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
Materi kegiatan dibagi menjadi dua bagian. Pada hari pertama, peserta mendapatkan pemaparan mengenai JDIH, termasuk pentingnya pengelolaan dokumentasi dan arsip produk hukum sebagai bagian dari tertib administrasi pemerintahan. Sementara itu, pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada bimbingan teknis mengenai tata cara penyimpanan dan pengelolaan arsip produk hukum secara digital.
Dalam kegiatan tersebut juga dibahas pemanfaatan JDIH sebagai salah satu fitur dalam pilar Smart Village. Smart Village merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga untuk mendukung transformasi digital pemerintahan desa. Meskipun pengembangan aplikasi secara keseluruhan masih terus berlangsung, fitur JDIH di dalamnya telah terintegrasi dengan JDIH Kabupaten Purbalingga. Integrasi ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum desa agar lebih tertib, sistematis, dan mudah diakses.
Pemerintah Desa Adiarsa mengirimkan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai operator Smart Village. Keikutsertaan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan perangkat desa, khususnya dalam pengelolaan arsip produk hukum serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Pemerintah Desa Adiarsa merencanakan pembentukan tim pengelola JDIH desa, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan JDIH, serta penambahan sarana dan prasarana pendukung. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum desa yang lebih tertib, terstruktur, dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Desa Adiarsa berupaya mempersiapkan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Penguatan pengelolaan JDIH diharapkan tidak hanya mendukung tertib administrasi internal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi hukum yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.